DEKADE – Anggota DPRD Kaltim Ekti Imanuel mendorong Pemprov Kaltim untuk melakukan evaluasi program beasiswa. Hal ini penting menyusul banyaknya kritik yang disampaikan masyarakat. “Masyarakat minta ada pemerataan kesempatan mendapat beasiswa, terutama bagi mereka yang berada di daerah,” ujar Ekti Imanuel.
Politikus dari Partai Gerindra itu menyebut, selama ini masyarakat yang diwakilinya di Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), merasa tidak cukup mendapat kesempatan. Banyak pelajar dan mahasiswa yang berulang kali mendaftar beasiswa kategori tuntas maupun stimulan dari Pemprov Kaltim tidak lolos.
Padahal, jika diberikan beasiswa, hal itu akan sangat bermanfaat bagi pelajar dan mahasiswa di Kubar dan Mahakam Ulu. Terlebih bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial dan ekonomi. Beasiswa akan sangat membantu untuk memastikan kelanjutan pendidikan mereka.
Sistem beasiswa dari Pemprov Kaltim saat ini menurutnya punya banyak kelemahan. Terutama bagi pelajar dan mahasiswa daerah dengan akses internet terbatas, seperti di Kubar dan Mahulu. Mereka harus berlomba-lomba mendaftar via online dengan pendaftar dengan akses internet lebih baik. Sementara mereka di daerah, seperti di Kubar dan Mahulu, untuk mengakses jaringan internet kesulitan.
Kuota beasiswa Pemprov Kaltim khusus kategori daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) yang diharapkan juga sangat sedikit. Untuk memastikan pemerataan, khususnya bagi daerah 3T, Ekti Imanuel mengusulkan ada kuota khusus berdasarkan aspirasi anggota dewan di DPRD Kaltim. Cara ini, menurutnya dapat memastikan pelajar dan mahasiswa dari daerah 3T mendapat beasiswa dari Pemprov Kaltim. “Ini demi pemerataan. Prosesnya tetap harus jujur, tidak boleh ada korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegas dia.
Kuota dari aspirasi dewan itu menurutnya bisa dikhususkan untuk kategori tidak mampu. Di daerah, seperti di Kubar dan Mahulu, pelajar banyak tidak bisa mendaftar beasiswa yang selama ini dibuka Pemprov Kaltim. “Di daerah seperti di Kubar dan Mahulu itu banyak tidak bisa daftar beasiswa. Jangankan internet, handphone saja mereka tidak ada. Tidak mampu beli,” katanya. (adv)
